{"id":2288,"date":"2022-07-25T07:04:07","date_gmt":"2022-07-25T07:04:07","guid":{"rendered":"http:\/\/datalpse.com\/blog\/?p=2288"},"modified":"2023-03-07T13:24:02","modified_gmt":"2023-03-07T06:24:02","slug":"definisi-istilah-dalam-lelang-lpse","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.datalpse.com\/blog\/definisi-istilah-dalam-lelang-lpse","title":{"rendered":"Definisi Istilah dalam Lelang LPSE"},"content":{"rendered":"\n
\n\t<\/div>\n\n\n\n

Sumber & Acuan<\/span><\/h3>\n\n\n\n

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010,tentang Pengadaan Barang\/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang\/Jasa Pemerintah.<\/p>\n\n\n\n

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07\/PRT\/M\/2011,tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31\/PRT\/M\/2015tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07\/PRT\/M\/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.<\/p>\n\n\n\n

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04\/PRT\/M\/2009, tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum.<\/p>\n\n\n\n

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 15\/PRT\/M\/2015,tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.<\/p>\n\n\n\n

PeraturanKepala Kebijakan Pengadaan Barang\/Jasa Pemerintah No. 1Tahun 2015, tentang E. TENDERING.<\/p>\n\n\n\n

Pengadaan Barang\/Jasa<\/span><\/h3>\n\n\n\n

Pengadaan Barang\/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang\/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang\/Jasa oleh Kementerian\/Lembaga\/Satuan Kerja Perangkat Daerah\/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang\/Jasa. Menurut Perpres No.4 Tahun 2015Pasal 1 ayat (25)<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Layanan Pengadaan Barang\/Jasa Secara Elektronik<\/strong><\/span><\/h3>\n\n\n\n

Ini merupakan layanan pengadaan yang dilakukan secara elektronik, berbeda dengan pengadaan konvensional, untuk lebih jelasnya terkait perbedaan tersebut dapat di baca pada artikel Perbedaan Pengadaan Barang dan Jasa Konvensional dan berbasis Elektronik<\/a><\/strong>. Layanan Pengadaan Barang\/Jasa Secara Elektronik yang selanjutnya disebut dengan LPSE <\/strong>adalah unit kerja yang dibentuk untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia\/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. LPSE dikembangkan dalam rangka menjawab tantangan persaingan sehat dan pelaksanaan pengadaan barang jasa yang berdasarkan prinsip ekonomis, efektif dan efisien.<\/p>\n\n\n\n

SPSE<\/span><\/h3>\n\n\n\n


SPSE merupakan aplikasi e-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE di instansi pemerintah seluruh Indonesia (termasuk Kementerian Keuangan). Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional karena tidak memerlukan biaya lisensi. SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen; dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk subsistem audit.<\/p>\n\n\n\n

Pelelangan Sederhana <\/span><\/h3>\n\n\n\n

Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang\/Jasa Lainuntuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.5.000.000.000,-(lima miliarrupiah).<\/p>\n\n\n\n

Pengguna Barang\/Jasa<\/span><\/h3>\n\n\n\n

Pengguna Barang\/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan\/atau Jasa milik Negara\/Daerah di masing-masing K\/L\/D\/I.
(Perpres No.4 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (3))<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

Barang & Jasa Lainya<\/span><\/h3>\n\n\n\n